Ini lebih ke urusan manusia, bukan teknologi. Olahraganya manusia, bukan manusia yang diperalat oleh kepentingan politik dan dorongan keserakahan kapital. Manusia yang menentukan rupa sepakbola: seperti apa dan mau dibawa ke mana. Manusia lah software utama sepakbola. Pikiran itu sekiranya harus benar-benar disadari peserta Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di pengujung bulan ini.

AWAL Maret 2010, persoalan pemanfaatan peranti bantu pada teknologi pengabsah gol (goal-line technology aid) berupa electronic chip yang dipasang di bola dan kamera pada tiang gawang muncul lagi ke permukaan. Sebenarnya ini isu lama, tapi seturut waktu masih juga belum disetujui pemanfaatannya oleh Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA).

Jika boleh diuraikan, dasar alasan FIFA adalah beberapa kalimat seperti saya sebutkan pada pengantar tulisan ini. Dengan segala plus-minusnya, manusia lah yang menentukan jalannya sepakbola. Teknologi hanya sebagai pendukung, tidak menggantikan peran manusia untuk menjustifikasi berlangsungnya sebuah permainan.

Ironisnya, saat sepakbola dunia telah sampai tataran ‘’meributkan’’ intervensi teknologi dalam permainan,  di dalam negeri Indonesia justru masih sibuk mencari format ideal atas bentuk pembinaan sepakbolanya. KSN di Malang, Jawa Timur, menjelang akhir bulan ini pun menjadi momen penting, meski tidak bisa disebut sebagai event ‘’sakral’’ di mata insan sepakbola Tanah Air. Mengapa?

Satu jawaban pasti, KSN dihelat tidak berdasarkan gagasan pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang tunduk sekaligus sebagai representasi resmi FIFA. Seperti dimafhumi, KSN merupakan inisiatif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang prihatin pada progress tim nasional sepakbola Indonesia. Keprihatinan yang, tentu, juga dirasakan insan sekaligus pencinta sepakbola nasional.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, hampir dua dasawarsa timnas Indonesia paceklik gelar. Jangankan berbicara di tingkat Asia seperti era 1960-an hingga 1980-an, apalagi dunia sebagai realisasi slogan ‘’menuju pentas dunia’’ yang didengungkan beberapa tahun lalu, pada level ASEAN saja prestasi terbaik itu adalah medali emas SEA Games 1991 di Manila.

Justru yang memprihatinkan, pada SEA Games 2009, timnas Merah Putih malah bisa ditumbangkan oleh tim gurem, tuan rumah Laos, dan harus angkat koper di putaran penyisihan grup. Padahal tim yang diberangkatkan ke Laos jauh-jauh hari sudah disiapkan dalam pemusatan pelatihan hingga di Uruguay. Upaya melanggengkan ghirah di Piala Asia 2007 pun kandas setelah timnas Indonesia tersisih pada putaran pertama kualifikasi untuk Piala Asia 2011.

Sudah demikian, kondisi kompetisi sepakbola domestik masih sering diwarnai berbagai kericuhan maupun kerusuhan, misalnya bentrokan antarsuporter. Lalu pelanggaran disiplin tidak saja oleh pemain dan ofisial, melainkan juga tengara praktik ilegal penyuapan kepada pengadil alias wasit untuk mengatur kemenangan (match fixing).

Apa yang terjadi dengan prestasi sepakbola nasional?

Salah satu parameter sahih untuk mengukur perjalanan prestasi timnas Indonesia adalah ranking bulanan FIFA. Dalam ranking termutakhir (yang bakal di-update pada 31 Maret), Indonesia kini menempati peringkat ke-137. Posisi Indonesia dua tingkat lebih bagus dibandingkan Myanmar maupun negeri jiran, Malaysia, yang ada di peringkat ke-146.

Namun dibandingkan rival utama di ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam sebagai emerging force satu dasa warsa terakhir, Indonesia cukup jauh tertinggal. Thailand masuk 100 tim teratas dunia (peringkat ke-99), lantas Singapura pada posisi ke-120. Vietnam malah berada di peringkat ke-114.

Dalam turnamen, kompetisi atau kejuaraan, menang dan kalah merupakan hal biasa. Tetapi dalam persaingan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesederajatan human race, dan spirit fair play itu, tentu ada reward (penghargaan) yang membanggakan. Apresiasi yang andil mendongkrak citra maupun harga diri sebuah bangsa.

Apalagi lewat ukiran prestasi sepakbola, cabang olahraga terpopuler di planet bumi dengan induk organisasi mondial bernama FIFA merupakan yang terkaya dan termakmur dibandingkan induk organisasi cabang olahraga lain. FIFA tegas mengharamkan intervensi politik dalam urusan sepakbola di tiap negara anggotanya. Semua harus tunduk apabila tidak ingin dikucilkan dari pergaulan sepakbola dunia.

Begitu digdayanya kekuatan itu –diimbangi suplai dana yang cukup untuk konfederasi-konfederasi continental hingga ke masing-masing negara anggota— Presiden FIFA Sepp Blatter pun sempat berujar bahwa organisasi yang dipimpinnya itu lebih kuat dan berpengaruh daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Fakta yang ada, sebuah negara memungkinkan untuk tidak mengindahkan seruan –resolusi sekalipun— dari PBB. Organisasi bangsa-bangsa di dunia tersebut bahkan kadang mengesankan ragu-ragu mengambil tindakan. Tetapi dalam batas tertentu yang sudah ditetapkan, FIFA tidak ragu-ragu bertindak karena dengan kekuatan uangnya –namun tidak serta merta bermakna money politics dan politisasi uang— telah berhasil menciptakan kondisi butuh sekaligus ketergantungan pada seluruh anggotanya.

Sebagai gambaran termutakhir, seperti dilaporkan The Associated Press (Jumat, 19/3), jangan sebut kata krisis global untuk urusan sepakbola dunia. Ketika induk-induk organisasi lain kerepotan mendapatkan sumber pemasukan dan lebih diperparah akibat krisis global, laporan tahunan FIFA untuk 2009 justru menyebutkan laba US$ 196 juta dari total pemasukan hingga lebih dari US$ 1 miliar. Pada 2009 itu pula surplus cadangan dana FIFA justru mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni hingga US$ 1,059 miliar.

Jumlah pendapatan pada 2009 itu melebihi laba tahun 2008 sebesar US$ 184 juta dari total pemasukan US$ 957 juta dengan cadangan dana mencapai US$ 902 juta. Bahkan untuk target pemasukan kas sebesar US$ 800 juta hingga akhir tahun 2010, justru saat ini telah terlampaui berkat derasnya pendapatan dari iklan dan hak siar, khususnya untuk event FIFA World Cup di Afrika Selatan (Afsel) pada Juni-Juli mendatang. Kini duit yang masuk ke kas FIFA sudah mencapai US$ 1,061 miliar.

Pemasukan untuk Piala Dunia Afsel telah melewati pendapatan dari Piala Dunia 2006 di Jerman serta Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang. Dengan dana itu, FIFA sudah menghitung cermat untuk membayar kompensasi ke sponsor andaikata karena faktor teknis perhelatan Piala Dunia harus ditunda. Dengan pemasukan itu, FIFA bahkan sudah berani memetakan surplus US$ 200 juta per tahun dengan total pemasukan hingga US$ 3,8 miliar selama 2011-2014 sebelum perhelatan Piala Dunia 2014 di Brasil.

Selain untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan di berbagai sudut bumi, demikian Blatter, total US$ 56 juta dari laba FIFA pada 2009 juga akan didistribusikan kepada shareholders alias pemegang saham. Siapa mereka? Tak lain masing-masing dari enam konfederasi menerima US$ 2,5 juta dan masing-masing dari 208 asosiasi sepakbola negara anggota FIFA –termasuk PSSI—mendapatkan US$ 200 ribu.

Pembinaan timnas PSSI perlu lebih terarah lagi demi menjamin prestasi maksimal. PHOTO: VIVANEWS

KSN Mau ke Mana?

Dari paparan sampiran itu, KSN seyogianya dilihat dari kacamata positif dan tidak terburu menghakiminya sebagai bentuk intervensi, apalagi hidden agenda, penguasa pada organisasi persepakbolaan nasional. Suara-suara yang menginginkan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (NH) mundur –yang diyakini juga bakal muncul di kongres itu— sebaiknya pula diletakkan pada wacana dinamis dengan tetap menjunjung tinggi spirit fair play by abiding the rules. Tanpa prasangka dan tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

Bagaimanapun, merosotnya prestasi timnas sepakbola belakangan ini bukan serta merta kesalahan NH dan para pengurus PSSI, tapi lebih pada sistem integral yang saling berkait, baik yang menyangkut filosofi dan psikologi pembibitan, pembinaan, hingga asal dan metode suplai finansialnya. Tidak kalah penting pula kondisi sosial politik domestik yang tidak saja berpengaruh pada prestasi timnas, tetapi juga persepsi dunia internasional.

Dengan demikian, terlalu naif bila kemerosotan prestasi sepakbola nasional akhir-akhir ini dihantamkan karena NH dan PSSI pernah bermasalah dengan statuta FIFA. Pun, tidak karena NH pernah dan masih bermasalah dengan kasus pidana mengingat dia baru tujuh tahun menduduki kursi Ketua Umum PSSI, sementara paceklik gelar sepakbola nasional sudah berlangsung hampir dua dasawarsa.

Semua, termasuk para peserta KSN, perlu memikirkannya. Penguasa, pembina olahraga, dan insan sepakbola Tanah Air seyogianya bertolak dari pemikiran itu apabila benar-benar sadar serta ingin menabalkan nasionalisme dan optimisme rakyatnya melalui sepakbola. Semua merupakan proses panjang, tidak bisa instan. Namun proses panjang itu juga harus dengan target yang rasional dan membumi.

Masalahnya, bagaimana membuat rakyat –tak sebatas yang berlabel penggandrung sepakbola— mau dan bisa memahaminya? Siapa pun ketua umum dan pengurus PSSI-nya, mustahil bisa memuaskan semua kepala. Indeks kepuasaan itu tidak akan pernah bisa terkerek ke posisi 100 persen, meski timnas mampu tampil sebagai juara di ajang bergengsi berstandar internasional sekalipun.

Probabilitas yang terbuka adalah menaikkan persepsi kepuasan itu melalui alternatif dua pintu: bila kurang atau tidak suka pada keberhasilan pengurus PSSI, maka rakyat harus bisa dipuaskan dengan pengakuan pada prestasi timnas. Syukur jika keduanya bisa dipenuhi. Bila tidak, niscaya terbukalah pintu lain: protes!

Di sinilah pentingnya penjelasan dan persuasi. Memasuki kedua ranah itu jelas membutuhkan langkah-langkah politik dan kontrol bersama. Sepakbola memang bukan politik, namun ia tidak akan pernah steril dari interest politik karena memiliki massa riil.

Realitas itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan lain dunia, khususnya yang memiliki sejarah di bawah pemerintahan totaliter dan tiran. Negara-negara di bekas Federasi Yugoslavia, Italia sekalipun, belakangan masih juga belum steril dari kepentingan itu. Namun kekecewaan pubik mereka tidak sampai terakumulasi begitu akut, tidak pula mendekati level frustrasi, karena bisa diimpaskan oleh prestasi timnasnya sambil tetap mengkritisi roda pelaksanaan liga maupun kompetisi domestiknya.

Dalam kasus di Indonesia, pada satu sisi PSSI memang boleh dan berhak berbangga bahwa kompetisi di Tanah Air kini bisa berjalan dan sesuai standar yang digariskan oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) maupun FIFA. Perhelatan Liga Super Indonesia (Indonesian Super League) merupakan salah satu contoh, meski sejauh ini pula ISL masih belum berkontribusi nyata pada prestasi timnas.

Di sisi lain, justru kiprah tim-tim ISL (begitu pula tim-tim Divisi Utama, Divisi I, Divisi II yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dana APBD nan jelas tidak steril dari kepentingan politik kepala daerah) juga belum bisa banyak mengerek nama Indonesia di fora internasional.

Sudah begitu, tidak seperti FIFA, kadang PSSI masih belum juga digdaya menghadapi klub-klub anggotanya, seperti kesulitan mengumpulkan pemain untuk latihan timnas karena sedang dibutuhkan klubnya. Jangan sampai pendekatan pembinaan cenderung dijadikan excuse untuk terus menoleransi tindakan ‘’pembangkangan’’ itu, sehingga publik tidak terus-menerus telanjur mencap PSSI hanya tegas kala mengurusi denda dan sanksi terhadap pemain maupun klubnya untuk urusan liga domestik.

Pun, cap ketidaktegasan itu jangan sampai melanggengkan persepsi pada beberapa kepala bahwa oknum-oknum di PSSI membangun serta membentang jaring mafia demi keuntungan pribadi maupun kelompoknya, seperti mengatur hasil pertandingan sampai menjual belikan tiket promosi tim-tim yang berkompetisi di liga domestik.

Kecurigaan pada praktik-praktik seperti itu yang menyuburkan penilaian atas tandusnya prestasi timnas. Padahal kompetisi domestik sejauh ini juga belum bisa berbuat banyak di level internasional. Bahkan kesan yang muncul, di balik sisi positif berkiprah di luar negeri dan menang dan kalah itu biasa dalam kompetisi, realitas menunjukkan bahwa klub-klub yang mewakili negara ini di Liga Champions Asia (LCA) justru malah ‘’menampar’’ wajah Indonesia.

Lihat pemeringkatan FIFA. Lihat pula bagaimana FIFA menjalankan roda urusannya. Pemeringkatan tentu dihasilkan melalui mekanisme yang terprogram/terjadwal dengan menghitung segenap komponen yang jelas-jelas merupakan buah dari kinerja setiap asosiasi di negara anggotanya. Transparansi menjalankan roda urusan juga diutamakan tidak saja untuk diketahui pengurus konfederasi dan asosiasi, tetapi juga oleh rakyat dunia. Semua demi menjamin kredibilitas dan akuntabilitas.

Tetapi, sekali lagi, semua kembali pula pada kondisi sosial politik. Seberapa pun besar ikhtiar dan usaha keras PSSI tentu tidak akan berbuah maksimal apabila nama Indonesia dalam kancah sepakbola internasional masih diragukan. Kompetisi domestik terganggu karena marak aksi demonstrasi dan minimnya jaminan keamanan. Lalu adanya travel warning ke Indonesia dari beberapa negara, serta teror sebagaimana sebelum kehadiran Manchester United tahun lalu.

Dalam kadar dan tataran tertentu, seberapa pun otonomnya PSSI, jelas dalam pembinaan dan kelangsungan sepakbola nasional tetap perlu intervensi pemerintah. PSSI tidak akan mampu bergerak tanpa jaminan pemerintah. Sebutlah contoh soal keinginan PSSI ‘’berbicara di pentas dunia’’ lewat bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 yang, ternyata, oleh banyak pihak dinilai terlalu prematur dengan salah satunya menilik pada prestasi timnas.

Menyangkut suara-suara beberapa pihak yang menginginkan KSN menyerukan kepada NH agar mundur, jalan tengah yang sekiranya bisa diterima, biarlah FIFA yang memutuskan sejauh mana intervensi diizinkan. Beberapa kasus yang dikenai sanksi FIFA telah terjadi ketika pemerintah dinilai organisasi sepakbola internasional itu kelewat turut campur.

FIFA pun kini menyerukan 208 asosiasi nasional anggotanya agar bersiap diri mendepak Asosiasi Sepakbola Brunei Darussalam apabila sebelum kongres di Johannesburg, Afsel, pada 9-10 Juni mendatang tidak juga menyerahkan kepengurusan sepakbola nasionalnya. Asosiasi Sepakbola Brunei dibekukan sejak September lalu karena dalam kepengurusannya ditengarai ada campur tangan politik penguasa.

Sebelum menggelar Piala Dunia tahun ini, pada 1976 Afsel juga pernah didepak dari keanggotaan FIFA karena intervensi penguasa apartheid dalam kepengurusan asosiasi sepakbola negara tersebut.

Menyadari yang terpenting dalam pembinaan sepakbola adalah software manusianya, sebaiknya para pengurus PSSI, insan sepakbola Tanah Air, serta peserta KSN mampu berpikir jernih. Berpegang pada perangkat aturan memang keharusan, tetapi jangan sampai hal itu malah menjadikan pembinaan sepakbola di Indonesia semakin kehilangan arah.

Berpegang pada aturan yang justru menimbulkan kesan ‘’kelewat sayang jabatan’’, sehingga tersembul pula kecurigaan bahwa jabatan itu selama ini memang memberikan kenyamanan. Bukankah tidak ada salahnya sekali waktu ‘’pandai merasa’’ demi kebaikan bersama? Sikap ini jelas bukan jiwa orang yang kalah.

Selebihnya, hendaknya pula mereka bisa bersama-sama membangun ‘’mafia’’ yang sadar betul adopsi makna terdalam perkataan Niccolo Machiavelli dalam bingkai rivalitas yang sportif. ‘’Kalahkan lawanmu sebelum mereka mengalahkanmu.’’

Kita boleh berbangga dengan pembinaan yang telah berjalan. Namun kita juga harus sadar bahwa rival juga melakukan pembinaan yang hasilnya, ternyata, jauh melebihi yang telah kita mampu tunjukkan.

Selamat berkongres, semoga sukses dan menghasilkan keputusan demi kejayaan sepakbola nasional. Jayalah Merah Putih. Garuda di dada kita.