PHOTO: THE NEW YORK TIMES

Oh God, ini keterlaluan. Bukan sok alim, tidak pula menilai diri ‘’sok intelek, idealis, serta moralis, bahkan tidak cukup norak’’, tetapi saya begitu tercengang saat beberapa hari lalu membaca rentetan komentar atas berita di sebuah news portal tentang kepergian bermuatan memaksa KH Zainuddin MZ dari rumah sakit yang merawatnya. Berita itu juga menyebutkan batalnya agenda damai Zainuddin dengan Aida Saskia, yang mengklaim pernah diperlakukan tidak senonoh oleh sang dai.

Meski tidak langsung menyebut nama Zainuddin, juga ketika benar dan salah kasus itu belum terbaca jelas –andai sudah terang pun sejatinya tidak cukup pantas—, bagaimana komentar bernada menghujat seperti seruan agar ‘’gadis-gadis dan ibu-ibu mengenakan celana dalam berpengaman karena ada pelarian bersarung dan berkopiah’’ bisa terpampang dan dibaca begitu banyak orang?

Juga, yakin karena dikaitkan dengan predikat Zainuddin sebagai dai, ada komentar bernada sangat nyinyir hingga melabeli Islam sebagai ‘’agama impor’’, serta sederet komentar –yang lazim disebut dengan comments troll— lainnya yang sangat merusak jalan kewarasan nalar. Sekali lagi, bagaimana semua itu bisa terpampang begitu gamblang?

Menyensor internet bukan respons ideal. Justru langkah itu bagai jalan mundur, terlebih lagi saat Indonesia kini dilanda online euphoria yang memberi dampak positif atas kampanye melek teknologi informasi. Jumlah pengakses kian bertambah seiring kemudahan fasilitas pelbagai operator layanan ponsel dan BlackBerry, selain pengakses dengan PC dan laptop. Kenaikan jumlah pengakses itu membuat Indonesia masuk jajaran atas pangsa pasar basah dunia untuk pemanfaat situs-situs jejaring sosial dan microblog, seperti Facebook dan Twitter.

Kiranya yang benar-benar diperlukan saat ini, bahkan mungkin sudah pada taraf tuntutan, adalah self-censorship alias swasensor oleh siapa pun yang ada di belakang senjata informasi bernama internet: pemakai maupun penyedia layanan contents. Tidak kalah penting keterlibatan otoritas berwenang untuk mengarahkan –bukan mengekang— bagaimana jalannya new media ini agar di kemudian hari tidak menjadi salah satu ancaman potensial terhadap stabilitas nasional, khususnya kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Moderasi, moderasi, moderasi…

Bagi penyedia contents dan news portal, pilah dan pilih komentar yang sesuai dan memenuhi standar kelayakan, sebelum dimuat. Jika memang mengharuskan, edit dulu agar benar-benar patut dibaca. Apalagi belakangan ini semakin banyak pengirim atau penulis komentar ‘’liar’’ itu tidak cukup berani dan gentle memampang identitas aslinya, hanya dengan nama samaran dan e-mail yang sangat berbeda dengan nuansa di status Facebook maupun Twitter.

Tidak ada salahnya kan mengajari pengakses internet untuk bertanggung jawab atas tindakan dan ucapannya di ranah konsumsi publik? Dengan tindakan moderasi, beberapa website dan news portal media terkemuka di dunia –seperti The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, dan lain-lain— telah melakukan pembelajaran kepada pengaksesnya untuk bertanggung jawab terhadap komentar-komentarnya.

Tentu tidak cukup bijaksana apabila di tengah online euphoria ini, hanya demi berlomba dan berburu jumlah pengakses, maka beberapa website dan news portal di Indonesia lantas membiarkan pengaksesnya bebas lepas menuliskan komentar semaunya.

Mari kita renungkan bersama.