FEDERASI Asosiasi-asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memang kelewat kuat dan telanjur kaya. Kekuatan dan kekayaan itu bahkan telah melahirkan pengaruh yang begitu besar di planet bumi ini. Maka, pada pertengahan dasawarsa ini Presiden FIFA Sepp Blatter berani berujar bahwa organisasi yang dipimpinnya itu lebih berpengaruh dibandingkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejauh ini faktanya memang begitu. Sebuah negara berani menantang seruan PBB, bahkan melawan resolusi yang bersifat mengikat dengan ancaman sanksi tegas. Namun, begitu berurusan dengan sepak bola, negara bersangkutan kerap kali tunduk dan luluh, entah itu yang berkaitan dengan kongres untuk memilih pengurus baru atau sebatas penentuan jadwal maupun lokasi pertandingan.

FIFA memang sakti. Berprinsip dasar yang apolitik serta mengedepankan sikap memanusiakan manusia (treating human humanly) melalui spirit fair play dan respect, nyaris tidak ada alasan tersisa bagi sebuah negara –apa pun ideologi politiknya— untuk menampik FIFA.

Dalam diplomasi politik, misalnya, Korea Utara (Korut) sangat mungkin akan keberatan, bahkan memilih keluar, dari agenda pembicaraan dengan rival serumpun, Korea Selatan (Korsel), seandainya lokasi perundingan dipindahkan dari tempat netral ke Seoul, ibu kota Korsel. Namun, yang demikian tidak terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia 2010 Afrika Selatan untuk Zona Asia.

Ketika menjamu Korsel, lokasi pertandingan tidak di Pyongyang, tetapi di Tokyo yang netral. Argumen Korsel adalah demi ‘’keselamatan’’ para pemainnya. Wajar apabila Korut juga menuntut venue netral untuk pertandingan tandangnya. Namun, FIFA menilai Seoul tetap layak menjadi tempat Korsel menjamu Korut.

Sekali lagi, FIFA itu sakti. Korut menyadari tidak hanya momentum superpenting –yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1966— yang bakal hilang seandainya membangkang dari ‘’fatwa’’ FIFA. Korut akhirnya lolos meskipun pada putaran final sekadar mampir di penyisihan grup dan ditekuk raksasa Brasil serta digelontor oleh Cristiano Ronaldo dkk di Timnas Portugal.

Namun, setidaknya pemerintahan Stalinis Korut yang totaliter telah memetik dua hasil penting seturut sukses timnas mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 2010. Pertama, tersambugnya lagi titian atas generation gap dalam pembinaan sepak bola nasionalnya dalam kondisi serbaterbatas, meskipun prestasi timnas pada Piala Dunia 2010 tidak sesensasional para pendahulunya di Piala Dunia 1966 Inggris yang mencapai perempat final setelah melumat tim-tim kuat seperti Italia.

Kedua, Korut menyadari betul sepak bola memiliki massa riil yang tidak sekadar mayoritas yang diam (silent majority). Dengan sepak bola mereka bisa bersuara lantang demi kejayaan negaranya meskipun mungkin hatinya merintih menjalani kehidupan sehari-hari akibat embargo ekonomi yang telah sekian lama diberlakukan PBB. Timnas sepak bola lolos ke Piala Dunia pun bisa menjadi semacam panacea, pereda nyeri, sekaligus menunjukkan eksistensi diri –tidak malah mengurung diri— dalam pergaulan dengan komunitas global.

Henry Kissinger. PHOTO: THE STRAITS TIMES

Berharap Sentuhan Kissinger

Memiliki massa riil dan kekuatan yang sangat berpengaruh memang sangat menggoda. Kutipan jamak atas pernyataan Lord Acton –bahwa ‘’kekuasaan itu cenderung korup’’— tidak luput juga menggoda orang-orang di FIFA. Bahkan nama Blatter sempat diseret-seret sebelum ia dinyatakan bersih oleh penyelidikan Komite Etik FIFA yang membuatnya sebagai calon tunggal pada pemilihan Rabu (1/6) di markas FIFA Zurich, Swiss.

Blatter, 75 tahun, memperpanjang kuasanya memegang pucuk kendali FIFA sejak 1998 untuk periode keempat. Namun, ia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membersihkan imej FIFA yang telah ternoda. Komite Etik sebelumnya menskorsing pesaing Blatter, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Mohamed Bin Hamman, serta Jack Warner dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara dan Karibia (Concacaf).

Keduanya dituduh menyuap para pemilik suara dari Concacaf agar memilih Bin Hamman (Qatar). Komite Etik akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, namun pada kongres yang baru berlangsung memutuskan mencabut hak mereka untuk dipilih dan memilih.

Selain itu, Blatter juga dihadapkan pada upaya-upaya pembuktian atas tuduhan Inggris bahwa penunjukan Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan Qatar di Piala Dunia 2022 tidak luput dari praktik ‘’jual-beli’’ suara. FIFA masih bersikukuh menampik tuduhan ini dan menyebut Inggris –yang sebelumnya juga mengajukan diri sebagai tuan rumah— sebagai bad loser alias pecundang yang buruk.

Blatter menyadari beberapa tantangan itu. Ia lebih suka menyebutnya sebagai kondisi yang tidak menguntungkan, namun bukan sebuah krisis. Berbagai program pun dicanangkan guna mengembalikan nama baik FIFA akibat praktik-praktik yang tak terpuji, seperti pengaturan hasil pertandingan (match fixing) hingga korupsi seperti dugaan jual-beli suara tersebut.

Selain menjalin kerja sama dengan Interpol, Blatter juga berencana menggaet mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, 88 tahun, sebagai konsultan FIFA dalam menjalankan aneka kebijakan yang transparan dan kredibel untuk memulihkan imejnya. Menurut Juru Bicara Kissinger, Jesse Leporin kepada AFP, bosnya belum menerima surat permintaan resmi Blatter, tetapi sudah dinyatakan secara lisan dan sedang menimbang untuk menerimanya.

Kissinger, Menlu AS pada 1973-1977 semasa Perang Dingin di pemerintahan Presiden Richard Nixon dan Gerald Ford, dikenal sangat suka sepak bola (soccer). Lelaki kelahiran Jerman dari keluarga Yahudi ini berperan membawa Piala Dunia ke AS pada 1994, namun gagal diulanginya saat AS kembali mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 yang disebutkan bermasalah itu.

FIFA memang luar biasa. Menyadari massa riil yang dimilikinya dalam perhelatan sepak bola dunia, beberapa sponsor utama yang sebelumnya menyatakan prihatin atas praktik tidak terpuji di organisasi sepak bola dunia itu masih setia melanjutkan kerja sama. Adidas menyatakan siap terus melanjutkan kerja sama dengan FIFA.

Sponsor-sponsor lain diyakini segera menyusul untuk melanjutkan kerja sama. Adidas merupakan sponsor utama yang memulai pernyataan terbuka berupa keprihatinan atas kejadian di FIFA. Beberapa sponsor lain –Visa, Coca-Cola, dan Emirates Airline— kemudian menyusul.

Rasanya, argumen karena massa riil itu pula yang mendasari Djarum bertahan di Liga Super Indonesia dan Sampoerna di Piala (Copa) Indonesia meski tidak jarang beberapa pertandingan berakhir ricuh, bahkan rusuh. Massa riil memang senjata ampuh sehingga tidak mengherankan apabila kekuatan (partai) politik diyakini ikut bermain dalam mengelola sepak bola nasional.

Kekuasaan dan kesempatan memang kerap menggoda orang untuk berlaku curang, bahkan culas, demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Apa pun yang terjadi di FIFA, mereka tetap organisasi yang bisa dibilang mapan dan berpengaruh.

Insan-insan sepak bola di Tanah Air sepatutnya sadar di sudut peta persepakbolaan dunia sebelah mana Indonesia berada. FIFA yang lebih butuh Indonesia atau justru Indonesia yang memerlukannya. Tak perlu sok menggantang awan. Sebaiknya menjejaklah tanah.

Dua kali kongres PSSI gagal, saatnya mereka becermin diri tidak di kaca buram oleh beragam agenda sempit, tetapi mengorbankan publik yang begitu lama mendamba prestasi timnasnya di pentas dunia.

Silakan, saatnya kalian berpikir: sanksi FIFA atau tidak! Apakah ada jaminan sanksi, yang nota bene kata lain untuk pengucilan, akan menghasilkan pola pembinaan yang tertata dan menjanjikan hasilnya?