Sangat lama saya tidak membincang berbagai isu pendidikan. Padahal ketika menjadi anggota penyunting penerbitan kampus, isu-isu pendidikan menjadi menu rutin di institusi saya yang mencetak mahasiswanya menjadi pendidik, IKIP Surabaya di kawasan Ketintang sebelum kebijakan memaksanya bermetamorfosis menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Di sela kehidupan mahasiswa yang penuh warna, saya masih punya waktu untuk menulis artikel pendidikan, kemahasiswaan (kolom mahasiswa), beberapa tulisan lainnya, dan mengirimkannya ke beberapa media lokal. Tentu hati berbunga-bunga jika tulisan saya dimuat. Bukan semata karena honorariumnya yang cukup besar untuk ukuran mahasiswa ketika itu sehingga bisa memperpanjang napas di rantau sekaligus mentraktir teman-teman, tetapi juga ada kepuasan batin yang tidak akan bisa dikonversikan ke dalam rupiah.

Terlebih lagi ketika ke toko buku mendapati tulisan-tulisan pendidikan saya dipilih sebagai artikel pilihan yang diterbitkan buletin GEMA (meskipun namanya sama, tetapi sama sekali tidak ada hubungan dengan penerbitan kampus tempat saya pernah belajar) dan buletin sejenis lainnya bersama tulisan-tulisan lainnya oleh para pakar pendidikan dan penulis lain yang lebih punya nama.

Di antara beberapa artikel saya yang dipilih tersebut sempat menjadi polemik di Surabaya Post. Bahkan, seorang guru sebuah SMA di Surabaya merasa perlu mendatangi saya di kampus untuk berdebat usai kami terlibat polemik on-print seputar pemanfaatan laboratorium bahasa di sekolah.

Buletin-buletin yang dijual di toko buku itu berisi kumpulan tulisan, khususnya opini, dari berbagai media massa di Indonesia berdasarkan bidang atau topik rubrikasi: pendidikan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Saya tidak tahu pasti apakah buletin-buletin itu masih ada karena tidak lagi saya jumpai di toko-toko buku yang saya kunjungi beberapa tahun terakhir

Saking bahagianya, tulisan-tulisan saat mahasiswa yang dimuat itu hingga kini saya simpan. Begitu meninggalkan kampus dan bergabung koran demi koran, saya kurang konsisten lagi mengarsip berbagai tulisan dan laporan yang saya buat (dampak pemikiran rutinitas pekerjaan, hehehe…)

***

Proses pendidikan selalu menghadapi jalan panjang berliku. Namun, selalu ada tangga menuju perbaikan. CAKSOL

Akhir-akhir ini memori mengakrabi dunia pendidikan itu bangkit lagi. Kondisi yang membentuknya. Tahun ini putri sulung saya lulus dari sebuah SD. Adiknya segera masuk playgroup. Mau tidak mau, saya dan istri, yang juga seorang praktisi pendidikan, makin intens mendiskusikan rencana pendidikan selanjutnya untuk anak-anak kami, termasuk memilih sekolah yang kami nilai tepat sebagai fondasi pendidikan mereka.

Tentang berbagai kebijakan dalam sistem pendidikan, inovasi, metode, dan strategi baru dalam proses pembelajaran, jelas istri saya jauh lebih paham karena ia mengikutinya secara intens. Sedangkan yang saya tahu, pun sebagian besar dari berita, lebih sebatas penerapannya di lapangan bagi peserta didik.

Saya lebih banyak mendengar dan mencatat dalam buku tanpa lembaran kertas, di pikiran. Mengingat judul buku Jakob Sumardjo (1994), ibaratnya saya membuat Catatan dari Luar Pagar. Saya bukan pelaksana atas penerapan praktis sistem pendidikan meskipun tetap menjadi salah satu komponennya karena sebagai anggota masyarakat warga negara dan sebagai wali siswa.

Dari istri saya bisa lebih memahami apa RSBI itu. Bersama istri saya membincang hasil-hasil ujian nasional (Unas), seperti rendahnya nilai untuk Bahasa Indonesia pada Unas SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta ragam fenomena mulai dari nilai rata-rata Unas di Kota Surabaya tahun ini yang kalah dengan beberapa kabupaten maupun kota lain di Jawa Timur hingga soal penerimaan siswa baru (PSB).

Pada satu sisi, saya bukan fanatis terhadap capaian angka-angka dalam proses pendidikan. Tidak juga saya penganut teguh diferensiasi jenis sekolah; negeri atau swasta. Saya lebih suka berpegang pada ajaran-ajaran adab berilmu seperti dipaparkan dalam Ta’lim al Muta’allim, Usfuriyah, dan lainnya yang lazim dikaji di pesantren atau penerapan teori ‘’pendidikan untuk semua’’-nya Paulo Freire.

Mereka tidak hanya menawarkan pendidikan yang berbudi pekerti, melainkan juga berkarakter yang bisa disesuaikan dengan tuntutan kondisi Indonesia. Bukankah budi pekerti dan karakter itu yang belakangan ramai dicari-cari (lagi) oleh pendidikan kita, seperti upaya memasukkan lagi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah?

Para politisi ramai memintanya. Kiranya mereka alpa pendidikan di republik ini juga buah dari kebijakan politik. Apa gunanya memberikan pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah jika beberapa pemimpin, tokoh, dan pejabat publik masih doyan korupsi. Layakkah ini menjadi teladan rakyat, khususnya para siswa? Apakah itu yang dulu mereka pelajari di sekolah?

Jangan-jangan keinginan itu nanti malah ditertawakan siswa mengingat yang di atas dan sistem yang mereka bangun sejauh ini tidak cukup memberikan teladan yang semestinya.

Yang justru menggelitik pikiran adalah semakin kuatnya kecenderungan sekolah-sekolah memoles diri menjadi kapitalis –baik sekolah negeri maupun swasta, termasuk yang berstempel religius— dan semakin kehilangan pegangan karakter akibat tuntutan perlombaan pencapaian angka-angka yang berdampak pada statusnya. Imbasnya, ada kecenderungan guru juga berpola pikir kapitalis, pragmatis, dan ambisius jabatan meskipun kesehariannya tampak bagai orang suci yang layak digugu dan ditiru (dipercaya dan diteladani).

Kenaikan gaji guru, pemberian berbagai tunjangan, dan bantuan untuk sekolah adalah produk kebijakan politik dalam pendidikan. Oke-lah jika bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, sejatinya semua itu tidak berkaitan dengan karakter pendidikan. Namanya manusia, dikasih berapa pun kebanyakan berpikir takkan pernah cukup, hehehe… Mentallah yang berbicara.

Di sisi lain, bisa dipahami bahwa sebagai sebuah proses, penerapan pendidikan juga butuh evaluasi. Pelaksanaan Unas yang menghasilkan angka-angka itu, selain kebijakan-kebijakan lainnya, merupakan upaya mengukur sejauh mana proses pendidikan berlangsung sesuai yang ditargetkan. Selagi masih dinilai sebagai barometer yang memungkinkan diterapkan sampai ada penggantinya yang kredibel, Unas pun layak dipertahankan.

Ironisnya, lagi-lagi namanya manusia, pada pelaksanaannya masih saja terjadi tindakan tidak jujur, bahkan culas dan curang yang menodai hakikat mulia pendidikan. Berdalih membantu, namun sejatinya lebih pada mengingkari dan mencederai kebebasan peserta didik untuk berpikir sesuai kemampuannya.

Ke-tidak konsisten-an maupun pengingkaran pada prinsip free education (mohon diartikan sebagai ‘’pendidikan yang bebas’’ —dalam arti kebebasan memperoleh pendidikan, termasuk memilih sekolah. Bukan ‘’pendidikan gratis’’ karena sejatinya tidak ada pendidikan gratis itu baik di sekolah negeri, apalagi swasta) masih juga berlaku ketika siswa lulus dan hendak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Prinsip pendidikan yang sebenarnya cenderung sosialis malah dikebiri oleh kebijakan politik berargumen sempit demi keadilan. Di sisi lain, ketika institusi pendidikan semakin tidak berdaya menghadapi tuntutan persaingan bebas bernuansa kapitalis, kebijakan pemberlakuan kuota yang membabi-buta oleh beberapa pemerintahan kota dan kabupaten, serta didukung parlemen setempat, justru menjadi ironi antitesis atas laissez faire (pasar bebas) yang menjadi roh kapitalisme.

Misalnya, bagaimana mungkin anak warga Surabaya yang bersekolah SD atau SMP di Sidoarjo kemudian ditangkal masuk mendaftar di SMP maupun SMA di wilayah Surabaya? Padahal, saat mendaftarkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sidoarjo tersebut, orangtua bisa jadi melihat ada kebutuhan khusus dalam pendidikan yang harus dipenuhi. Mereka menggunakan haknya untuk memperoleh free education.

Mengapa penggunaan hak itu untuk jenjang berikutnya malah dipersulit, bahkan ditolak? Ironis, memang. Apalagi jika misalnya pejabat pemerintahan di Surabaya berlindung di balik argumen kaku bahwa pembiayaan pendidikan di kota itu didanai APBD, sehingga dikhususkan untuk para lulusan sekolah-sekolah di Surabaya. Masuk akal. Tetapi, bagaimana apabila siswa yang bersangkutan itu bukan warga Surabaya, tetapi warga Sidoarjo misalnya? Bukankah APBD untuk rakyat di wilayah bersangkutan?

Saya tidak tahu pasti apakah karena kebijakan seperti itu pada tahun-tahun sebelumnya yang membuat lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Surabaya tahun ini kalah bersaing dengan lulusan dari sekolah-sekolah di luar Surabaya.

Tetapi, seperti dikatakan istri saya, jika pendanaan pendidikan dari APBD yang menjadi acuan, maka kebijakan Pemkot Surabaya saat ini dengan pemakaian Kartu Susunan Keluarga (KSK) sebagai acuan PSB untuk sekolah-sekolah di Surabaya kiranya lebih tepat. Dengan demikian, di mana pun anak warga Surabaya bersekolah, mereka masih punya kesempatan untuk kembali menimba ilmu di kotanya—apalagi jika merasa pemenuhan kebutuhan pendidikan itu ada di sana.

Bagaimanapun, memperoleh free education merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga kiranya lebih tepat lagi apabila sebuah kota tidak menutup pintu bagi siswa-siswa dari kota lain. Apakah fenomena ini masih terjadi di berbagai kota dan wilayah di Indonesia? Mengapa harus menutup pintu yang mengesankan takut bersaing?

Jangan sampai tragedi yang menimpa dua ibu di Amerika Serikat –Kelley Williams-Bolar di Ohio dan Tanya McDowell di Connecticut— pada Januari dan Mei tahun ini, terulang di Indonesia. Seperti ramai diberitakan media AS dan menjadi perdebatan sengit rakyat di sana, kedua ibu tersebut ditangkap gara-gara memalsukan dokumen akta lahir anak-anaknya agar bisa belajar di sekolah-sekolah lain di luar wilayahnya yang dirasakan lebih baik.

Memalsukan dokumen jelas melanggar hukum. Kedua ibu itu pun sempat ditahan. Namun, publik berteriak lantang mempertanyakan hal mendasar yang mendorong mereka melakukan pelanggaran itu. Publik menggalang dukungan dan memprotes dengan argumen mendapatkan pendidikan di mana pun di wilayah AS adalah hak setiap warga negara. Keduanya lantas dibebaskan.

Pada 1994, di kolom opini Surabaya Post, saya juga menulis fenomena ‘’bangku kosong’’ yang sejatinya merupakan ‘’bangku khusus’’ saat PSB. Bangku itu bukannya tidak berpenghuni, melainkan sengaja dikosongkan oleh pihak sekolah untuk ‘’ngobyek’’ cari pemasukan tambahan. Siswa yang hendak mengisinya dikenakan biaya tertentu hingga jutaan rupiah.

Mungkin ada juga uang yang masuk kas sekolah, tetapi sangat mungkin pula dibagi-bagi mulai dari jatah untuk kepala sekolah hingga lapisan bawah seperti tukang kebun. Masing-masing dapat jatah tertentu atas ‘’kepala’’ siswa baru sesuai jabatan. Bukankah ini mengerosi hak-hak siswa yang sejatinya lebih berhak tidak semata karena kemampuan finansial orangtuanya? Masih adakah fenomena itu sekarang di berbagai kota di Indonesia?