Your love makes me strong.
Your hate makes me unstoppable.

SAAT Cristiano Ronaldo mengucapkan mutiara kata bermuatan penegas itu, simpulan apa yang sekiranya bersemayam di kepala kita? Semangat terus bertarung dalam apa pun kondisi jiwa karena, hakikatnya, itulah roh profesionalisme dalam olahraga. Bertempur pantang menyerah!

Tentu bukan semata karena Ronaldo bintang besar, bergaji wah, serta pernah memanggul predikat Pemain Terbaik Dunia FIFA, maka ia dinilai berhak melontarkan kalimat tersebut. Siapa pun pemainnya, termasuk di Indonesia yang berlaga di ISL atau IPL, berhak merasukkan spirit kalimat itu dalam aktivitas profesionalnya sehari-hari.

Bermain dan bermain. Tetap fokus pada bola bergulir di lapangan karena di situ martabat karier dan sumber penghidupan tersajikan. Berbagai suara suporter –memuji, menyemangati, menghardik, mengecam, bahkan mencela— lebih merupakan bumbu arena. Mau tidak mau, ragam suara itu pun dicerna, tetapi seharusnya juga diolah pemain dalam tungku semangat sportivitas. Ibarat tonik penambah semangat, bukan semacam obat bius yang menihilkan kesadaran.

Seturut dualisme kepengurusan dan pelaksanaan kompetisi sepakbola di Tanah Air yang masih bergulir, adalah fenomena yang memprihatinkan menyaksikan publik, suporter, bahkan jurnalis tidak lagi tersekat dalam kamar-kamar pengidolaan klubnya, melainkan terpolarisasi menjadi dua kutub yang ‘’saling berhadapan’’. Saling serang dan barter kecaman di alam nyata maupun maya.

Seandainya sekarang sedang membaca buku, misalkan saja berjudul Kemelut Sepakbola Nasional,  lembar demi lembar dengan beragam cerita atau peristiwa bermasalah dilalui tanpa tahu pasti kapan sampai lembar terakhir yang menawarkan happy ending. Yang terjadi justru sekadar ibarat membolak-balik lembar-lembar buku –mengilas dan mengulas peristiwa silam tanpa inisiatif mengakhiri— hingga membuat jilidan (binding)-nya rusak dan lembaran halamannya pun terserak.

Dengan klub-klub kontestan kompetisi yang digulirkan dan suporternya, baik ISL maupun IPL merasa dicintai hingga masing-masing memiliki kekuatan. Dengan klub-klub kontestan di liga yang berseberangan dan suporter yang tidak menyukai, bahkan membencinya, ISL serta IPL merasa tertantang terus bertahan demi menunjukkan eksistensinya.

Dua pelanduk bertarung dengan keyakinan dan landasan hukum bernama statuta. Dasar hukum pula yang menguji kelayakan maupun kredibilitas putusan PSSI yang pro-IPL saat Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menyatakan kemenangan Persipura Jayapura untuk tetap bisa berlaga di playoff Liga Champions Asia yang sebelumnya dicoret PSSI karena klub asal Papua itu memilih berkompetisi di ISL.

Pengadilan atas dualisme Persija Jakarta masih berlangsung. Di sisi lain, proses yang memaksa pencangkokan Arema Indonesia (‘’dua’’ di IPL dan satu di ISL) dan PSMS Medan (satu di ISL, satu di IPL) seturut ‘’pecah kapal’’ di Persebaya musim lalu (kini satu di IPL dan satunya di Divisi Utama Liga Indonesia yang sepayung dengan manajemen ISL) juga menyisakan banyak masalah.

Cita-cita menggulirkan liga yang ‘’visioner dan bermartabat’’ memang perlu dan penting. Namun, jika cita-cita itu harus diwujudkan melalui mekanisme maupun kebijakan yang merusak sistem –bukan membenahi atau menyempurnakan— yang telah dibangun dan terbukti berjalan, tentu sebuah tanda tanya besar jika kemudian tidak banyak didukung mayoritas konstituen liga dan sebagian besar khalayak suporter. Bahkan seharusnya kebijakan itu mampu menarik dukungan penuh.

Taruhlah metafora ISL dan IPL itu pemimpin. Serahkan publik menilai mana yang lebih memiliki unsur-unsur pemimpin yang tidak semata menjual jargon, tetapi juga bukti nyata, beserta tata terampil manajemennya. Visioner harus. Lainnya, sederhana saja, bisa didapat dari perbedaan manajemen ISL maupun IPL saat menggulirkan liganya, bobotnya, serta seberapa besar semuanya bisa diterima publik.

Dengan melihat bukti nyata yang ada berdasarkan realitas yang rasional, tanpa didasari cinta dan benci berlebihan, sebelum PSSI dan para pengkritiknya di KPSI menggelar kongres masing-masing pada Maret 2012, sebaiknya mereka juga belajar dari kemelut GKI Yasmin di Bogor. Berpegang pada hukum dan aturan memang harus. Namun, jika masing-masing bersikukuh pada hukum dan aturan yang memihaknya sebagai dasar bersikap, deadlock hasilnya.

Memang tidak akan pernah mudah bersikap legawa untuk hal maupun tindakan yang telanjur digenggam sebagai prinsip. Namun, demi sebuah tujuan yang lebih besar, demi cinta sejati untuk pembinaan sepakbola di Tanah Air tanpa mengagungkan jargon yang berkuasa menentukan segalanya, dibutuhkan keberanian menempuh jalan tengah yang tidak memihak PSSI maupun KPSI. Bagaimanapun, rekonsiliasi merupakan jalan kompromi yang tidak hanya untuk memerjuangkan kepentingan, tetapi juga menuntut pengorbanan.

Di sisi lain, pemerintah (Kemenpora) juga tidak bisa serta merta mencuci tangan atas kemelut ini dengan dalih tidak mau mengintervensi karena langkah itu dilarang keras FIFA. Masalahnya bukan mematuhi larangan itu, tetapi sejauh mana efektivitas kebijakannya mampu menampung kepentingan kedua kubu demi mengamankan sepakbola nasional dari skorsing kiprah global. Kemenpora seharusnya tidak hanya melontarkan kata, namun harus juga berpikir keras dan berjuang mencari formula itu sebagaimana yang mereka mainkan saat gonjang-ganjing mengakhiri kekuasaan Nurdin Halid di PSSI.

Telah banyak suara menginginkan langkah tersebut, tidak terkecuali kali terakhir oleh Nil Maizar, Pelatih Semen Padang yang nota bene berlaga IPL, saat hadir di Kantor PSSI, pekan lalu. Intinya, ia minta PSSI mengakhiri kemelut ini secepatnya agar para pemain terbaik republik ini bisa membela timnas serta tidak di-ban FIFA jika kedua kongres tetap berlangsung tanpa ada solusi. Kasihan pemain dan mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari sepakbola Indonesia.

*) Tulisan ini dimuat di Harian Olahraga GOSPORT, 28-29 Februari 2012.