SEPAK BOLA ada di mana-mana. Namun, di Indonesia sepak bola sedang merana, dibikin ‘’sengsara’’ oleh kebijakan tidak populer Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tetapi digaungkan dengan niat mulia demi ‘’kebersihan untuk pembinaan dan prestasi masa depan’’.

Melalui pembekuan kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Kemenpora per April lalu yang berimbas pada penghentian kompetisi serta berbuntut sanksi dari Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sejatinya sepak bola Indonesia juga tidak benar-benar sengsara.

Orang masih bisa menendang bola sesuai kemauan, di mana pun dan kapan pun. Tendang bola sekeras-kerasnya. Jika perlu, dengan ‘’amarah’’. Namun, yang diperlukan amarah penuh makna. Setidaknya identik dengan yang pernah dilakukan mendiang Soeratin, pendiri sekaligus Ketua Umum Pertama PSSI. Soeratin pernah memerintahkan jajaran pengurusnya agar timnya tidak kalah melawan tim bentukan Kolonialis Belanda.

‘’Amarah’’ Soeratin memiliki target jelas. Era 1930—1940-an, sebagai alat perjuangan guna menunjukkan jati diri bangsa yang begitu merindukan kemerdekaan —lebih dari sekadar kedamaian dan perdamaian berbalut sportivitas arena— sepak bola menjadi medium glorifikasi, demi serbamenang, tetapi bukan menang-menangan yang cenderung mengerdilkan serta menihilkan prinsip-prinsip sportivitas dan respek.

Glorifikasi merupakan napas wajib dalam persaingan di arena olahraga. Sejarah telah dan bakal mencatat hanya sang pemenang. Hasil, bukan proses. Namun, tidak disangkal proses berperanan vital menentukan hasil, apa pun cara dan langkahnya guna mewujudkan glorifikasi: ‘’intimidasi’’ ala Benito Mussolini kepada Giuseppe Meazza dkk demi sukses juara Piala Dunia 1934 di rumah sendiri maupun Adolf Hitler yang mewajibkan atlet-atlet Jerman tampil sebagai yang terdepan di Olimpiade Berlin 1936.

Jelas muatan pesan glorifikasi ala Soeratin berbeda dengan Mussolini dan Hitler. Sejarah tidak akan menghapus capaian mereka. Namun, sejarah juga ajeg mencatat olahraga, termasuk sepak bola, di berbagai belahan penjuru dunia tidak sepenuhnya steril dari intervensi target kepentingan politik dan kekuasaan.

Sebuah event sepak bola, apa pun labelnya (kompetisi atau sekadar turnamen), membutuhkan sokongan politik dan kekuasaan. Namun, sepak bola seharusnya tidak dinapasi politik dan kekuasaan yang condong berorientasi target jangka pendek karena dalam persaingan arena, sejatinya, ada tujuan lain yang lebih mulia ketimbang kemenangan. Sebagaimana kini dilakukan Palestina, sepak bola juga bisa menjadi sarana diplomasi sebuah bangsa.

Jika pada peperangan sah mencanangkan istilah musuh (enemy), dalam olahraga, juga politik, sebutan itu sangat layak diharamkan. Bukan musuh, tetapi lawan (rival). Menilik substansi napas persaingan, sebaiknya pula dalam olahraga tidak ada kata ‘’pecundang’’.

Dari sudut pandang serta pemahaman seperti apa politik serta kekuasaan bisa dipandang sebagai ‘’musuh’’ maupun ‘’penjajah’’ sepak bola?

Jalan Tengah

Bagi sepak bola Indonesia mutakhir, satu hal pasti belenggu penjajah dan musuh itu adalah prestasi. Tidak perlu muluk ke level kontinental maupun global, sekian lama timnas senior paceklik prestasi di kancah regional ASEAN. Juara Piala Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) belum pernah digenggam meski beberapa kali ke partai final. Kali terakhir medali emas SEA Games pun diraih 24 tahun silam.

Namun, bukan berarti publik menihilkan jerih payah dan tingkat capaian para pemain serta semua yang terlibat membela Merah Putih pada ajang-ajang sebelumnya meskipun tidak juara. Layaknya peperangan, ada yang menang dan gugur, mereka tetap pahlawan arena.

Sebagaimana kata-kata legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff,  ‘’Soccer is simple, but it is difficult to play simple (Sepak bola itu sederhana, tetapi bermain sederhana itu sulit).’’ Bermain sepak bola harus menendang bola, tetapi tidak asal tendang. Seperti tata kelola politik pemerintahan, di sepak bola juga terdapat seperangkat aturan (rules of the game) yang mesti dipatuhi tidak hanya yang berlaku di lapangan, tetapi juga oleh organisasi-organisasi pengelola sepak bola.

Seyogianya aturan-aturan itu dihormati dan saling melengkapi. Tidak saling dibenturkan antara aturan politik pemerintahan dan sepak bola. Diadu, niscaya tidak pernah ada titik temu karena matra pesan di dalamnya berbeda. Berkelit dan berlindung di balik sejumlah aturan —statuta atau apa pun— justru menjauhkan dari prinsip respek dan sportivitas menerima menang-kalah dalam olahraga. Pengadilan, sejatinya, juga bukan harapan menciptakan sikap legawa menerima hasil karena beranjak ke ruangan sidang berarti salah satu ada yang (merasa) dirugikan.

Jika sepak bola Indonesia memandang prestasi sebagai musuh (lebih dari sekadar lawan) yang harus ditaklukkan, kiranya semua pihak terlibat harus menyadari jalan mencapainya tidak segampang menendang bola. Banyak yang harus dibenahi. Tak semata yang mengurus dan yang terjadi di lapangan. Sejumlah faktor di luar lapangan, termasuk dalam skala luas tata kelola politik pemerintahan, juga perlu berbenah karena sepak bola berada di dalamnya. Sepak bola merupakan secuil cermin dinamika mereka.

Kebijakan yang membuat anak-anak bangsa ‘’terlempar’’ dari arena persaingan global demi terus mengasah kemampuan menuju prestasi dengan dalih berbenah juga tidak bisa diterima sepenuhnya. Mengapa harus mengucilkan diri atau dikucilkan ketika dinamika permainan dan persaingan sepak bola di luar sana semakin sengit?

Di tengah kebingungan itu, acungan dua jempol layak diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Bisa dibilang, ia presiden ‘’gibol’’ alias gila bola. Satu jempol untuk kesediannya membuka Turnamen Piala Kemerdekaan yang digulirkan Tim Transisi bentukan Kemenpora. Ketika Piala Kemerdekaan belum purna, Presiden membuka turnamen lain yang disokong PSSI dengan label trofi Piala Presiden.

Luar biasa, seorang Presiden dua kali membuka turnamen sepak bola dalam sebulan. Langkah Presiden Joko Widodo itu bisa menjadi jalan tengah sekaligus secercah harapan bagi sepak bola Indonesia untuk keluar dari belenggu saat ini. Dengan kata lain, kompetisi segera bergulir lagi dan sepak bola Indonesia bisa kembali ke arena pembinaan menuju cita-cita menggapai prestasi dengan menghadapi saudara-saudaranya dari berbagai belahan dunia.

Rakyat Indonesia, termasuk para pemain yang belakangan merana karena kompetisi terhenti, pun tersenyum bisa kembali ke arena dan tidak sekadar menendang bola. Penonton bersukacita dan terhibur oleh suguhan sepak bola anak-anak bangsa. Mereka bersama-sama menendang bola dengan ‘’amarah’’ menuju prestasi, musuh sekian lama yang harus ditaklukkan.

Terpenting, jangan remehkan sepak bola hanya karena belum berprestasi. Sepak bola, kata David Beckham, itu permainan magis. Banyak kekuatan di dalamnya, termasuk yang sebelumnya tidak diperhitungkan.  Sepak bola mengandung kekuatan besar, tetapi seharusnya pula tidak dipolitisasi.

*) Tulisan ini dimuat di HARIAN NASIONAL edisi 31 Agustus 2015.